APBN DAN APBD KELAS XI SMA (BAHAN AJAR EKONOMI SMA)

BAHAN AJAR EKONOMI 

APBN DAN APBD 

KELAS XI SMA 

A.   Pengertian, fungsi, dan tujuan APBN

1.     Pengertian APBN

Suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam waktu tertentu.

Kilas info

“masa orde baru APBN pernah berlaku pada bulan April sampai maret tahun berikutnya saat ini APBN dihitung pada Januari hingga Desember”.

2.    Fungsi APBN

a.    Fungsi alokasi        : fungsi penyediaan barang publik. contohnya seperti alokasi kepada infrastruktur

b.    Fungsi distribusi   :fungsi dalam memperbaiki distribusi pendapatan contoh seperti subsidi / transfer payment

c.    Fungsi stabilisasi : sebagai pedoman agar pendapatan dan pengeluaran suatu negara teratur sesuai dengan apa yang telah ditetapkan

3.    Tujuan penyusunan APBN

Sebagai pedoman dalam pendapatan dan pembelanjaan daerah dalam melaksanakan tugas kenegaraan 

B.   Sumber penerimaan dan pengeluaran Negara

Penerimaan

·                                          Pajak

            a.    Pajak dalam negeri

            b.    Pajak luar negeri atau perdagangan international

·                                         Penerimaan negara bukan pajak

           a.    Laba BUMN, pendapatan BLU

                b. Hibah 

Pengeluaran

        Belanja penerintahan pusat

          a.    Berdasarkan organisasinya

         1.     Belanja kementrian

         2.    Belanja pusat yg dikelola oleh bendahara umum Negara

         b.   Berdasarkan fungsinya

        1.     Fungsi pelayanan umum

        2.    Fungsi pertahanan

        3.    Fungsi ketertiban masyarakat

        4.    Fungsi kesehatan dll

       c.    Berdasarkan jenisnya

       1.     Belanja pegawai

       2.    Belanja modal

       3.    Belanja hutang

       4.    Bantuan social

·                   Transfer ke daerah

      a.    Dana perimbangan (dana yg berusmber dari pendapatan APBN yg                     dialokasikan untuk kebutuhan daerah)

     1.     DBH (dana bagi hasil)

     2.    DAU (dana alokasi umum)

     3.    DAK (dana alokasi khusus)

      b.    Dana otonomi kusus

      c.    Dana penyusuaian 

1.     Prinsip penyusunan APBNC.   Mekanisme penyusunan APBN dan pengaruhnya terhadap perekonomian

a.    Berdasarkan aspek pendapatan

1)    Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetorannya

2)   Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara
3)   Mengintensifkan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh Negara

b.    Berdasarkan aspek pengeluaran

1)    Hemat dan tidak boros

2)   Terarah dan terkendali

3)   Memaksimalkan pembelian produk dalam negeri dan memperhatikan potensi yang dimiliki

2.    Asas penyusunan APBN

a.   Kemandirian

b.  Penghematan

c.   Penajaman prioritas pembangunan

3.    Landasan hukum APBN

a.    UUD 1945 pasal 23 ayat 1 – anggaran pendapatan belanja negara ditetapkan setiap tahun

b.    UU no 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara

c.    UU no 33 tahun 2004 tentang pertimbangan keuangan pemerintahan pusat dan daerah

4.    Tata cara penyusunan APBN

a.   Tahap pendahuluan

Persiapan rancangan RAPBN dan diakiri dengan finalisasi RAPBN oleh pemerintah. Meliputi perkiraan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dan  skala prioritas.

b.    Tahap Pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN

o   Tahapan dimulai dengan pidato presiden sebagai pengantar RUU APBN dan Nota Keuangan.

o   Selanjutnya akan dilakukan pembahasan baik antara menteri keuangan dan Panitia Anggaran DPR, maupun antara komisi-komisi dengan departemen/lembaga terkait.

o   Hasil dari pembahasan ini adalah UU APBN, yang di dalamnya memuat satuan anggaran (dulu satuan 3, sekarang analog dengan anggaran satuan kerja di departemen dan lembaga) sebagai bagian tak terpisahkan dari undangundang tersebut. Satuan anggaran adalah dokumen anggaran yang menetapkan alokasi dana per departemen/lembaga, sektor, subsektor, program, dan proyek/kegiatan.

o   Untuk membiayai tugas umum pemerintah dan pembangunan, departemen/ lembaga mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL) kepada Depkeu dan Bappenas untuk kemudian dibahas menjadi Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan diversifikasi sebelum proses pembayaran. Proses ini harus diselesaikan dari Oktober hingga Desember.

o   Dalam pelaksanaan APBN dibuat petunjuk berupa keputusan presiden (kepres) sebagai Pedoman Pelaksanaan APBN. Dalam melaksanakan pembayaran, kepala kantor/pemimpin proyek di masing-masing kementerian dan lembaga mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kantor Wilayah Perbendaharaan Negara (KPPN).

c.    Tahap pengawasan

Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dilakukan oleh pengawas fungsional baik eksternal maupun internal pemerintah

D.   Pengaruh APBN dalam perekonomian

1.     APBN akan menentukan arah, tujuan serta prioritas pembangunan yang akan dan sedang dilaksanakan

2.    Pembangunan sarana dan prasaranan ekonomi juga akan meningkatkan produktifitas faktor produksi.

3.    Peningkatan kualitas sumber daya manusia

4.    Peningkatan pendapatan masyarakat dan investasi  dll

E.    Pengertian, fungsi dan tujuan APBD

1.     Pengertian APBD

Rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas oleh pemerintah daerah dan DPRD serta disetujui dalam bentuk peraturan daerah 

2.     Fungsi APBD
     Fungsi otorisasi
        Dasar dalam melaksanakan pendapatan dan pengeluaran daerah
     Fungsi perencanaan
        Sebagai pedoman dalam merencanakan kegiatan pada tahun yg bersangkutan
     Fungsi pengawasan
        Untuk menilai apakah perencanaan pemerintah daerah telah dilaksanakan        sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan
     Fungsi Alokasi
        Anggaran daerah diarahkan untuk mengurangi penangguran dan pemborosan    sumber daya
     Fungsi distribusi
         Kebijakan anggaran daerah harus didasarkan rasa keadilan dan kepatuhan 
 

3.     Tujuan APBD

Disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah

F.   Sumber penerimaan dan belanja daerah

1.  Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber Pendapatan Asli Daerah, yaitu:

a.    pajak daerah;

b.    retribusi daerah;

c.    bagian pemda dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah (BUMD);

d.    hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

e.    sumbangan dari pihak ketiga yang diatur dalam Undang-Undang.

2.  Dana Perimbangan : Sumber dana perimbangan, yaitu dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

1) Dana bagi hasil, terdiri atas:

a) bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

b) bagian daerah dari penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu bantuan umum yang digunakan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam batas-batas arahan pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan horizontal antardaerah. Contohnya, bantuan bulok yang penggunaan dananya untuk memenuhi kebutuhan pelayanan di daerah.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu bantuan khusus yang digunakan untuk kegiatan pembangunan yang sasarannya telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang bertujuan mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah. Contohnya, pembangunan di daerah yang berbatasan dengan negara lain.

3.  Sumber Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sumber lain pendapatan daerah yang sah, di antaranya dari:

a.    sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

b.    penerimaan pinjaman daerah;

c.    dana cadangan daerah;

d.    hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

G.   Mekanisme Penyusunan APBD 

1.     Penyampaian kebijakan umum APBD yang sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah

2.    Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan tentang APBD dan dokumen pendukung kepad DPRD

3.    DPRD melakukan pembahasan dan menyetujui

4.    Pengesahan rancangan peraturan kepala daerah selambat lambatnya 15 hari setelah rancangan diterima

5.    APBD sebelum ditetapkan gubernur selambat lambatnya  3 hari kerja disampaikan kepada mendagri selama untuk di evaluasi

6.    Hasil evaluasi mendagri disampaikan selambat-lambatnya 15 hari terhitung sejak rancangan diterima

7.    Apabila selama 15 hari evaluasi belum diterima gubernur dapat menetapkan RAPBD menjadi APBD

8.    Apabila bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi, gubernur dan DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterima hasil evaluasi

9.    Bila evaluasi tidak di tindak lanjuti, mendagri membatalkan sekaligus menyatakan berlakuknya pagi APBD tahun sebelumnya

10. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, pelaksanaan dituangkan lebih lanjut dengan keputusan gubernur/bupati/dan walikota

H.   Pengaruh APBD dalam perekonomian

1.      Membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan

2.     Membuka kesempatan kerja

3.     Memungkinkan daerah mengadakan investasi baru

4.     Mensejahterakan kehidupan rakyat daerah

• Tweet
• Like It
• Google +