MAKALAH
PERMASALAHAN KEMISKINAN
DI INDONESIA SERTA UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA
Untuk tugas akhir semester
mata kuliah Pengantar ekonomi pembangunan
Oleh,
KEKEN SETIAWAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG ( UNP )
2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur pertama kali saya panjatkan kepada
Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya sehingga saya
dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “PERMASALAHAN KEMISKINAN
DI INDONESIA SERTA UPAYA UNTUK MENANGGULANGINYA” makalah
ini merupakan tugas akhir untuk mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan.
Selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak
Dr.
Yulhendri, S.pd.,M.si dan Ibu Oknaryana, S.Pd,
M.Pd.E selaku dosen
mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan, orang tua saya yang selalu mendukung
saya, dan juga teman-teman yang telah mendukung dan membantu saya untuk dapat
menyelesaikan makalah ini.
Harapan saya dengan adanya makalah
ini, kita dapat membantu dalam menyelesaikan masalah yang ada terkait permasalah
di bidang kemiskinan yang ada di indonesia saat ini.
Makalah ini saya akui banyak memiliki
kekurangan karena keterbatasan kemampuan saya dalam membuatnya. Oleh karena itu
saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan makalah ini kedepannya.
Padang, 12 Desember 2016
Penulis
BAB
I
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Menurut data yang didapatkan
dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bahwa Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin
(penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di
Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta
orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang
(11,13 persen). Persentase
penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen,
turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin
di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11
persen pada Maret 2016.
Walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia sudah berangsur- angsur
mengalami penurunan, namun kita masih jauh ketinggalan dengan Negara-negara
lain. Karena angka tersebut masih tergolong rendah. kita masih perlu mencari
dan menemukan solusi-solusi yang baik agar tingkat kemiskinan tersebut semakin
menurun sebagai upaya meningkatkan pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia.
Karena
penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan merupakan inti
dari semua masalah pembangunan dan merupakan tujuan utama kebijakan pembangunan
yang ada dalam suatu Negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui
lebih lanjut tentang bagaimana penyebab kemiskinan itu terjadi dan upaya-upaya
yang dapat dilakukan terutama di Negara kita untuk meneyelesaikan permasalahan
kemiskinan ini.
Berdasarkan latar
belakang diatas, maka permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:
1.
Apa yang
dimaksud dengan kemiskinan dan bagaimana kondisi kemiskinan di Indonesia saat
ini ?
2.
Apa saja indikator
dari kemiskinan tersebut ?
3.
Apa saja
penyebab stuktural kemiskinan di Indonesia
4.
Bagaimana dampak
yang ditimbulkan dari adanya kemiskinan ?
5.
Bagaimana upaya
pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia ?
1. Mengetahui pengertian dari kemiskinan dan tingkat
kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini.
2. Mengetahui
indikator dari kemiskinan.
3. Mengetahui
penyebab stuktural kemiskinan di Indonesia dan dampak
yang ditimbulkan.
4.
Mengetahui upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan yang
ada di Indonesia.
1. Bagi
Penulis
a. Untuk
menambah wawasan penulis
b. Untuk
memenuhi tugas akhir semester mata
kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan
2. Bagi
Masyarakat
a. Untuk
dapat mengetahui konsep dasar
tentang kemiskinan dan ketimpangan.
b. Agar
mampu mengetahui kondisi kemiskinan dan ketimpangan
distribusi pendapatan di Indonesia, serta upaya pemerintah untuk menanggulangi
permasalahan tersebut.
BAB II
PEMBAHASAN
A. PENGERTIAN KEMISKINAN.
Kemiskinan adalah kondisi
dimana seseorang tidak memiliki cukup pendapatan, utamanya untuk membeli
barang-barang kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, papan dsb. Sedangkan Menurut kriteria Bank
Dunia penghasilan minimal per hari $2.
Berikut ini adalah pengertian kemiskinan menurut para ahli.
- BAPPENAS (1993), mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh orang miskin, tetapi karena keadaan yang tidak bisa dihindari oleh kekuatan yang ada padanya.
- Levitan (1980), Kemiskinan adalah kekurangan barang dan jasa yang diperlukan untuk mencapai standar hidup yang layak.
- Faturchman dan Marcelinus Molo (1994), mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Menurut Ellis (1994), kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang dapat dianalisis dari ekonomi, sosial dan politik.
- Menurut Suparlan (1993), kemiskinan didefinisikan sebagai tingkat rendah standar hidup, yaitu tingkat kekurangan materi dalam jumlah atau sekelompok orang dibandingkan dengan standar hidup yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
- Reitsma dan Kleinpenning (1994), kemiskinan mendefisnisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik material dan non-material.
- Friedman (1979), ketimpangan kemiskinan kesempatan untuk merumuskan kekuatan dasar dari sosial, yang meliptui: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial sosial politik untuk mendapatkan pekerjaan yang dilakukan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai dan informasi yang berguna.
B. KONDISI KEMISKINAN DI INDONESIA.
Menurut data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik
di Indonesia didapatkan data kemiskinan di Indonesia sebagai berikut.
- Pada Maret 2016, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 28,01 juta orang (10,86 persen), berkurang sebesar 0,50 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 28,51 juta orang (11,13 persen).
- Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2015 sebesar 8,22 persen, turun menjadi 7,79 persen pada Maret 2016. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan naik dari 14,09 persen pada September 2015 menjadi 14,11 persen pada Maret 2016.
- Selama periode September 2015–Maret 2016, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,28 juta orang (dari 10,62 juta orang pada September 2015 menjadi 10,34 juta orang pada Maret 2016), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 0,22 juta orang (dari 17,89 juta orang pada September 2015 menjadi 17,67 juta orang pada Maret 2016).
- Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2016 tercatat sebesar 73,50 persen, kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2015 yaitu sebesar 73,07 persen.
- Jenis komoditi makanan yang berpengaruh terbesar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun di perdesaan, di antaranya adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, gula pasir, mie instan, bawang merah dan roti. Sedangkan untuk komoditi bukan makanan yang terbesar pengaruhnya adalah biaya perumahan, listrik, bensin, pendidikan, dan perlengkapan mandi.
Sementara itu dilihat dari perkembangan dari tahun
ketahun data kemiskinan di Indonesia,
Berdasarkan tebel diatas tingkat kemiskinan tertingi
untuk tingkat perdesaan dan kota+desa tertinggi terdapat pada propinsi Papua
dan Nusa Tenggara Timur. Serta secara keseluruhan tingkat kemiskinan di
Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2010 mengalami penurunan. Hal ini merupakan
dampak yang bagus untuk pembangunan perekonomian di Indonesia.
A.
SIKLUS
KEMISKINAN DAN INDIKATOR KEMISKINAN.
1.
Siklus
kemiskinan.
Berikut ini adalah siklus kemiskinan yang merupakan
proses dari meningkatnya kemiskinan pada suatu Negara.
Berdasarkan gambar diatas faktor yang utama penyebab
kemiskinan itu adalah kesehatan, pendidikan, dan keterampilan. Oleh karena itu
pemerintah perlu mencari dan mengupayakan agar tingkat kesehatan, pendidikan
dan keterampilan di suatu Negara menjadi meningkat sebagai upaya penting untuk
menanggulangi kemiskinan.
1.
Indikator
kemiskinan.
Berikut ini merupakan indikator-indikator dari
kemiskinan yang biasa di gunakan.
a.
Kemiskinan
relative.
Seseorang
dikatakan berada dalam kelompok kemiskinan relatif, jika pendapatannya berada
di bawah pendapatan di sekitarnya, atau dalam kelompok masyarakat tersebut, ia
berada di lapisan paling bawah.
Bisa
jadi meskipun pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok, namun karena
dibanding masyarakat di sekitarnya, pendapatannya dinilai rendah, ia termasuk
miskin. Amerika
Serikat menggunakan indikator kemiskinan semacam ini.
b.
Kemiskinan
absolute.
Dilihat
dari kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan,
pemukiman, pendidikan dan kesehatan).
jika pendapatan seseorang di bawah pendapatan minimal
untuk memenuhi kebutuhan pokok, maka ia disebut miskin. Indonesia menggunakan
indikator kemiskinan jenis ini.
c.
Kemiskinan
kultural.
Dikaitkan
dengan budaya masyarakat yang “menerima” kemiskinan yang terjadi pada dirinya,
bahkan tidak merespons usaha-usaha pihak lain yang membantunya keluar dari
kemiskinan tersebut.
d.
Kemiskinan
stuktural.
Kemiskinan
yang disebabkan struktur dan sistem ekonomi yang timpang dan tidak berpihak
pada si miskin, sehingga memunculkan masalah-masalah struktural ekonomi yang
makin meminggirkan peranan orang miskin.
A.
PENYEBAB
STUKTURAL KEMISKINAN DI INDONESIA.
Berikut ini beberapa penyebab stuktural kemiskinan di
Indonesia.
1.
Ketidakmampuan
mengelola sumber daya alam secara maksimal;
2.
Kebijakan ekonomi yang
tidak berkomitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan semata-mata mengejar
pertumbuhan ekonomi (trickle
down effect tidak bekerja)
– Kesalahan
mendasar dalam asumsi perekonomian Indonesia adalah pengangguran dan kemiskinan
hanya mungkin diatasi jika ekonomi tumbuh minimal (misalnya) 6,5 %.
– Asusmsi
demikian salah, karena:
– Yang
dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi yang
melibatkan kegiatan ekonomi rakyat yang pelakunya adalah masyarakat miskin.
– Pengangguran
dan kemiskinan adalah dua hal berbeda. Orang yang menganggur belum tentu
miskin.
– Ilustrasi:
1 % pertumbuhan diasumsikan
mampu menampung 200.000-400.000 tenaga kerja baru, maka pertumbuhan 6.5 % hanya
mampu mempekerjakan 1,3 juta-2,6 juta tenaga kerja dan tidak ada jaminan bagi
penduduk miskin yang mencapai puluhan juta jiwa.
3.
Mata pencaharian utama di sektor pertanian.
4.
Adanya perekonomian dualistis.
5.
Kurangnya pengolahan sumber daya alam secara efisien.
6.
Pertumbuhan penduduk yang cepat.
7.
Tingginya angka pengangguran
8.
Kondisi ekonomi yang terbelakang
9.
Tidak adanya inisiatif untuk berusaha
10. Adanya kelangkaan alat modal
11. Rendahnya tingkat penguasaan teknologi
12. Orientasi ekspor barang primer
B.
DAMPAK DARI
MENINGKATNYA ANGKA KEMISKINAN.
1.
Meningkatnya
kriminalitas.
2.
Rendahnya
tingkat pendidikan dan daya saing.
3.
Produktifitas
menurun.
4.
Fasilitas
pelayanan umum terganggu.
5.
Terhambatnya
pembangunan di suatu Negara.
C.
KEBIJAKAN
PEMERINTAH UNTUK MENANGGULANGI KEMISKINAN.
Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pemerintah di
Indonesia sebagai upaya menanggulangi kemiskinan.
1.
Masa Kolonial: ‘politik
etis’ balas budi.
- Masa Orde Baru: terkait dengan program pembangunan nasional sejak Repelita I-V. Program sektoral yang pernah dilaksanakan:
a. BIMAS,
INMAS, dan P4K (Departemen Pertanian),
- UPPKS (BKKBN),
- KUD dan Koperasi Simpan Pinjam (Departemen Koperasi),
- UED-SP, BKD dan PKK (Departemen Dalam Negeri),
- KUBE (Departemen Sosial)
- Wajar 9 tahun (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dan
- pengembangan Puskesmas (Departemen Kesehatan)
- Mulai Repelita VI diluncurkan Inpres Desa Tertinggal (IDT), yang meliputi:
- Komponen bantuan langsung sebesar Rp 20 juta/desa sebagai dana bergulir selama 3 tahun;
- Bantuan pendampingan pokmas IDT oleh tenaga pendamping Sarjana Pendamping Purna Waktu (SP2W);
- Bantuan pembangunan sarana/prasarana
- Untuk masyarakat miskin di kelurahan tidak ‘tertinggal’ diluncurkan program Takesra/Kukesra.
- Ketika terjadi krisis ekonomi, jumlah penduduk miskin meningkat tajam karena merupakan gabungan dari penduduk miskin lama dan penduduk baru yang bersifat sementara (transient poverty).
- Untuk mengatasi masalah ini, dikeluarkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dibagi dalam empat kelompok program, yaitu JPS Departemen teknis, JPS prioritas, JPS sektor-sektor pembangunan dan JPS monitoring
Berikut ini adalah kelemahan-kelemahan dari kebijakan
perekonomian yang dibuat oleh pemerintah Indonesia.
- Tidak ada jenjang program lanjutan sehingga kelompok yang sukses dalam tahapan pertama susah mengembangkan usaha selanjutnya
- Terhambatnya laju pertumbuhan karena sistem pertanggungjawaban yang saling mengikat
- Timing pencairan kredit yang tidak tepat
- Kurangnya integrasi dan koordinasi program antar instansi
- Masih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro daripada pemerataan;
- Sentralisasi kebijakan daripada desentralisasi;
- Lebih bersifat karitatif daripada transformatif;
- Memposisikan masyarakat sebagai objek dan bukan subjek;
- Cara pandang tentang penanggulangan kemiskinan masih berorientasi pada ‘charity’ daripada ‘productivity’;
BAB III
PENUTUP
A .KESIMPULAN
Kemiskinan adalah kondisi
dimana seseorang tidak memiliki cukup pendapatan, utamanya untuk membeli
barang-barang kebutuhan dasar seperti makan, minum, pakaian, papan dsb. Kondisi kemiskinan di Indonesia tingkat kemiskinan
tertingi untuk tingkat perdesaan dan kota+desa tertinggi terdapat pada propinsi
Papua dan Nusa Tenggara Timur. Serta secara keseluruhan tingkat kemiskinan di
Indonesia sejak tahun 2006 hingga 2010 mengalami penurunan. Hal ini merupakan
dampak yang bagus untuk pembangunan perekonomian di Indonesia. F aktor yang
utama penyebab kemiskinan itu adalah kesehatan, pendidikan, dan keterampilan.
Sementara itu terdapat 4 indikator kemiskinan diantaranya, kemiskinan relative,
absolute, stuktural, kultural. Beberapa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah
Indonesia namun memiliki beberapa kelemahan.
B. SARAN
Makalah ini saya akui banyak memiliki
kekurangan karena keterbatasan kemampuan saya dalam membuatnya. Oleh karena itu
saya sangat mengharapkan kritikan dan saran dari para pembaca yang bersifat
membangun untuk kesempurnaan makalah ini kedepannya.




0 komentar:
Posting Komentar